√ Pengertian Kewarganegaraan Secara Umum Berdasarkan Para Ahli

Pengertian kewarganegaraan – Kewarganegaraan ialah hal-hal berkaitan dengan warga negara, politik dan hukum. Meski begitu tentu makna dan definisi kewarganegaraan lebih luas. Apa itu kewarganegaraan? Apa pula ruang lingkun dan asas asas kewarganegaraan? Kali ini akan kami jelaskan pengertian kewarganegaraan secara umum dan pengertian kewarganegaraan berdasarkan para hebat beserta klarifikasi lengkapnya.

Pengertian Kewarganegaraan

Apa yang dimaksud kewarganegaraan? Terdapat banyak arti, tafsir dan makna dari kata kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia tentu kita juga termasuk sebagai warga negara, namun apa bergotong-royong definisi dan pengertian kewarganegaraan secara umum? Berikut akan kami tampilkan pembahasan pengertian kewarganegaraan secara umum, baik definisi kewarganegaraan berdasarkan KBBI atau pun pengertian kewarganegaraan berdasarkan para hebat dan penjelasannya.

Definisi Kewarganegaraan

Kewarganegaraan berasal dari dua kata yaitu ‘warga’ dan ‘negara’. Berdasarkaan KBBI, pengertian warga ialah tingkatan dalam masyarakat. Sedangkan definisi negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sementara pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, kawasan kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

Berikut merupakan beberapa definisi dan pengertian kewarganegaraan berdasarkan para ahli, baik peneliti Indonesia atau pun peneliti luar negeri beserta klarifikasi lengkapnya.

Graham Murdock

Menurut Graham Murdock pada tahun 1994, kewarganegaraan ialah suatu hak semoga sanggup ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh didalam aneka macam rujukan stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural semoga sanggup membuat seseuatu hal yang gres selanjutnya lantaran dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar.

Soemantri

Menurut Soemantri, pengertian kewarganegaraan ialah sesuatu yang mempunyai keterkaitan atau kekerabatan antara insan sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara yang bersangkutan.

Stanley E. Ptnord dan Etner F. Peliger

Definisi kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu atau studi mengenai kiprah dan kewajiban pemerintahan serta hak dan kewajiban seorang warga negara.

Wiyanto Dwijo Hardjono, S.Pd.

Menurut Wiyanto Dwijo Hardjono, pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk sanggup berprestasi dalam suatu aktivitas politik di negara tersebut.

Ko Swaw Sik

Pengertian kewarganegaraan berdasarkan Ko Swaw Sik ialah ikatan aturan diantara negara beserta seseorang yang disebut warga negara. Ikatan atau kekerabatan tersebut menjadi suatu kontrak politik yang mana sebuah negara tersebut mempunyai aturan tata negara dan kedaulatan yang diakui masyarakat dunia. kewarganegaraan disini merupakan kepingan dalam konsep kewargaan.

R. Daman

Pengertian kewarganegaraan berdasarkan R. Daman ialah istilah hal-hal yang berafiliasi dan berkaitan dengan penduduk dalam suatu bangsa.

Wolhoff

Arti kewarganegaraan berdasarkan Wolhoff ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah insan yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan suatu alasannya yaitu kesamaan bahasa, kehidupan dalam sosial dan berbudaya serta kesadaran nasionalnya. Maka dari itu kewarganegaraan mempunyai suatu kesamaan dengan hal kebangsaan, perbedaannya terletak pada hak-hak yang dimiliki seseorang tersebut untuk berperan aktif dalm hal perpolitikan di dalam negara tersebut.

Daryono

Menurut Daryono, kewarganegaraan merupakan pokok-pokok yang meliputi isi perihal hak dan kewajiban warga negara. Sebab kewargangaraan menrupakan keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu (dalam hal ini negara) yang berkenaan dengan hal tersebut maka timbulah suatu hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik di negara tersebut. Dan seseorang tersebut dinamakan warga negara.

Nah itulah referensi mengenai pengertian kewarganegaraan secara umum dan berdasarkan para hebat beserta penjelasannya. Pendidikan kewarganegaraan pun menjadi salah satu cabang ilmu pendidikan dan pengetahuan yang diajarkan di sekolah. Sekian ilmu pengetahuan kali semoga sanggup menjadi referensi.

 

Bagikan :


Facebook
Tweet
Whatsapp

Sumber https://www.zonareferensi.com

√ Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Secara Umum Dan Penjelasannya

Tujuan pendidikan kewarganegaraan – Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari siswa. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah pada tiap jenjang, mulai dari SD, SMP, Sekolah Menengan Atas sampai akademi tinggi. Lantas apa bekerjsama pengertian pendidikan kewarganegaraan? Apa fungsi, peranan dan landasan pendidikan kewarganegaraan? Apa saja tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum dan secara khusus? Berikut kami jelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan beserta pengertian dan klarifikasi lengkapnya.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan adalah sebuah ilmu atau studi mengenai kiprah dan kewajiban pemerintahan serta hak dan kewajiban seorang warga negara. Definisi kewarganegaraan pun bisa diartikan lebih luas yaitu meliputi sesuatu yang mempunyai keterkaitan atau korelasi antara insan sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara yang bersangkutan.

Sementara pengertian pendidikan Kewarganegaraan yaitu suatu pendidikan yang bertujuan untuk memdidikan para generasi muda dan mahasiswa biar bisa menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu bangsa.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan tentu mempunyai fungsi, peranan dan tujuan yang dihasilkan. Terdapat tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu fungsi dan tujuan dengan hasil dan output yang umum dirasakan. Selain itu juga ada tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus dengan mengkhususkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di akademi tinggi atau sekolah.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Secara Umum

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta sikap yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni.

Selain itu tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas insan indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung  jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Peran kewarganegaraan pun cukup penting untuk keberlangsungan bangsa dengan menambah wawasan dan pengetahuan kewarganegaraan.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Secara Khusus

Secara khusus, terdapat beberapa tujuan kewarganegaraan yang diperuntukkan untuk membentuk susila dan sikap siswa. Pentingnya mempelajari kewarganegaraan memang juga berperan pada susila dan sikap para siswa. Inilah beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah secara rinci.

• Mendorong siswa supaya mempunyai kemampuan serta kecakapan dalam mengenali aneka macam macam permasalahan hidup dan kesejahteraan maupun cara-cara penyelesaiannya.


• Mendorong siswa biar mendapat kemampuan dalam tetapkan sikap yang penuh tanggung jawab sesuai susila yang telah tertanam didalam diri.


• Mendorong siswa biar sanggup mengenali serta memahami segala bentuk perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.


• Mendorong siswa biar mempunyai kemampuan dalam memaknai segala insiden sejarah juga nilai-nilai budaya dalam upaya menggalang semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman ersatuan Indonesia.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Berikut merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Landasan pendidikan kewarganegaraan ini diambil dari Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 yang meliputi tiga poin tujuan utama sebagai berikut.

1. Agar mahasiswa sanggup memahami dan melakukan hak dan kewajiban secara  santun, jujur, dan demokratis serta nrimo sebagawai WNI terdidik dan bertanggung jawab.


2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami aneka macam problem dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sanggup mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.


3. Agar mahasiswa mempunyai sikap dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Demikianlah isu dan ilmu mengenai tujuan kewarganegaraan lengkap beserta penjelasannya yang meliputi tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum, secara khusus serta berdasarkan Dirjen Dikti. Sekian ilmu pengetahuan kali ini, semoga bisa menjadi referensi.

Bagikan :


Facebook
Tweet
Whatsapp

Sumber https://www.zonareferensi.com

√ Uu No 12 Tahun 2006 Perihal Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU No 12 Tahun 2006 ihwal kewarganegaraan Indonesia – Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu. Suatu negara diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan. Negara mengatur hal-hal yang ada di dalamnya termasuk mengenai sistem kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang telah disahkan yaitu UU no 12 tahun 2006. Adapun isi UU no 12 tahun 2006 mencakup syarat menjadi warga negara, asas kewarganegaraan, landasan kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan serta hilangnya kewarganegaraan.

Undang-undang ihwal kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur dalam peraturan UU No 12 Tahun 2006. Peraturan undang-undang ini disahkan di zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adanya UU no 12 tahun 2006 ini menjadi landasan presiden dan pemerintah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan warga negara Indonesia (WNI) dan kewarganegaraan Indonesia.

Adapun Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini terdiri dari beberapa bab. Hal-hal yang diatur mencakup pengertian warga negara, pengertian kewarganegaraan, status kewarganegaraan, syarat menjadi warga negara Indonesia, tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, hal yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta ketentuan pidana dan peralihan kewarganegaraan.

Berikut ini yaitu suara UU No 12 Tahun 2006 selengkapnya. Teks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini dikutip dari peraturan Undang-Undang ihwal kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan dan berlaku semenjak tahun 2006 lalu. Inilah UU no 12 tahun 2006 selengkapnya.

UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;


2. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;


3. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 ihwal Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;


4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a, karakter b, dan karakter c, perlu membentuk Undang-Undang ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam UU no 12 tahun 2006 ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara yaitu warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


2. Kewarganegaraan yaitu segala hal ihwal yang bekerjasama dengan warga negara.


3. Pewarganegaraan yaitu tata cara bagi orang absurd untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.


4. Menteri yaitu menteri yang lingkup kiprah dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.


5. Pejabat yaitu orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani dilema Kewarganegaraan Republik Indonesia.


6. Setiap orang yaitu orang perseorangan, termasuk korporasi.


7. Perwakilan Republik Indonesia yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia yaitu orang-orang bangsa Indonesia orisinil dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya sanggup diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UU no 12 tahun 2006 ini.

BAB II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;


2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;


3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;


4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara absurd dan ibu Warga Negara Indonesia;


5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau aturan negara asal ayahnya tidak memperlihatkan kewarganegaraan kepada anak tersebut;


6. anak yang lahir dalam batas waktu tenggang 300 (tiga ratus) hari sesudah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;


7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;


8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara absurd yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan ratifikasi itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;


9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;


10. anak yang gres lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;


11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;


12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang alasannya yaitu ketentuan dari negara daerah anak tersebut dilahirkan memperlihatkan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;


13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan kesepakatan setia.

Pasal 5

• Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan absurd tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.


• Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara absurd berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

• Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karakter c, karakter d, karakter h, karakter 1, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, sesudah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan menentukan salah satu kewarganegaraannya.


• Pernyataan untuk menentukan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.


• Pernyataan untuk menentukan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sesudah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia sanggup juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan sanggup diajukan oleh pemohon bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;


2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;


3. sehat jasmani dan rohani;


4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


5. tidak pernah dijatuhi pidana alasannya yaitu melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;


6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;


7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan


8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

• Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.


• Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

• Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.


• Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

• Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.


• Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


• Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung semenjak Keputusan Presiden ditetapkan.


• Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

• Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung semenjak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan kesepakatan setia.


• Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan kesepakatan setia.


• Dalam hal sesudah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan kesepakatan setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.


• Dalam hal pemohon tidak sanggup mengucapkan sumpah atau menyatakan kesepakatan setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai tanggapan kelalaian Pejabat, pemohon sanggup mengucapkan sumpah atau menyatakan kesepakatan setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

• Pengucapan sumpah atau pernyataan kesepakatan setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.


• Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menciptakan berita, kegiatan pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan kesepakatan setia.


• Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung semenjak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan kesepakatan setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan info kegiatan pengucapan sumpah atau pernyataan kesepakatan setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan kesepakatan setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

“Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan ..seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.”

Yang menyatakan kesepakatan setia, lafal kesepakatan setianya sebagai berikut:

“Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.”

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan kesepakatan setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung semenjak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan kesepakatan setia.

Pasal 18

• Salinan Keputusan Presiden ihwal pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan info kegiatan pengucapan sumpah atau pernyataan kesepakatan setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.


• Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

• Warga negara absurd yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia sanggup memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan memberikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.


• Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.


• Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan sanggup diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang absurd yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sanggup diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden sesudah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan dukungan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

• Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik, Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.


• Anak warga negara absurd yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah berdasarkan penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.


• Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan menentukan salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya bila yang bersangkutan:

1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;


2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan menerima kesempatan untuk itu;


3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;


4. masuk dalam dinas tentara absurd tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;


5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sanggup dijabat oleh Warga Negara Indonesia;


6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan kesepakatan setia kepada negara absurd atau penggalan dari negara absurd tersebut;


7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;


8. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara absurd atau surat yang sanggup diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau


9. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup daerah tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 karakter d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti kegiatan pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

• Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai korelasi aturan dengan ayahnya hingga dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.


• Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai korelasi aturan dengan ayahnya hingga dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.


• Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia alasannya yaitu memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya hingga dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.


• Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, sesudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan menentukan salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

• Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan pria warga negara absurd kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bila berdasarkan aturan negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai tanggapan perkawinan tersebut.


• Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan wanita warga negara absurd kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bila berdasarkan aturan negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai tanggapan perkawinan tersebut.


• Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia sanggup mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang daerahnya mencakup daerah tinggal wanita atau pria tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.


• Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sanggup diajukan oleh wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesudah 3 (tiga) tahun semenjak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan. bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan. yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan peniadaan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sanggup memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui mekanisme pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hingga dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

• Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 karakter i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sanggup memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hingga dengan Pasal 17.


• Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup daerah tinggal pemohon.


• Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sanggup diajukan oleh wanita atau pria yang kehilangan kewarganegaraannya tanggapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) semenjak putusnya perkawinan.


• Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling usang 14 (empat belas) hari sesudah mendapatkan permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung semenjak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

• Pejabat yang alasannya yaitu kelalaiannya melaksanakan kiprah dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU no 12 tahun 2006 ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling usang 1 (satu) tahun.


• Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan alasannya yaitu kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling usang 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

• Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, menciptakan surat atau dokumen palsu, meniru surat atau dokumen dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling usang 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


• Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, menciptakan surat atau dokumen palsu, meniru surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling usang 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling. banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

• Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.


• Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.


• Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling usang 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

• Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum UU no 12 tahun 2006 ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 ihwal Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia.


• Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada dikala peraturan pelaksanaan UU no 12 tahun 2006 ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan UU no 12 tahun 2006 ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum UU no 12 tahun 2006 ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karakter c, karakter d, karakter h, karakter 1 dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UU no 12 tahun 2006 ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan ‘telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum’ UU no 12 tahun 2006 ini diundangkan sanggup memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun semenjak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak UU no 12 tahun 2006 ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada dikala UU no 12 tahun 2006 ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 ihwal Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;


2. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 ihwal Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan UU no 12 tahun 2006 ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan semenjak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

Nah itulah info mengenai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 ihwal kewarganegaraan Republik Indonesia lengkap. Teks UU tersebut mencakup definisi warga negara, kewarganegaraan, WNI dan syarat & tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekian info UU no 12 tahun 2006 kali ini.

Bagikan :


Facebook
Tweet
Whatsapp

Sumber https://www.zonareferensi.com

√ Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Secara Umum

Ciri-ciri peraturan perundang-undangan – Indonesia ialah negara hukum. Artinya segala bentuk pelanggaran diselesaikan lewat jalur hukum. Terdapat banyak aturan aturan yang ada di Indonesia, salah satunya lewat peraturan perundang-undangan. Apa pengertian peraturan perundang-undangan? Apa saja ciri-ciri peraturan perundang-undangan? Dalam artikel ini akan dibahas mengenai ciri-ciri peraturan perundangan-undangan serta pengertian dan sifat-sifatnya lengkap.

Peraturan Perundang-Undangan

Berikut akan kami jelaskan ciri-ciri peraturan perundang-undangan Indonesia secara umum beserta pengertian, definisi, sifat-sifat, prinsip, landasan, asas, prinsip serta klarifikasi lengkapnya.

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma aturan yang mengikat secara umum serta di bentuk ataupun ditetapkan oleh forum yang berwenang melalui mekanisme yang telah sebelumnya. Dalam konteks negara Indonesia, lebih singkatnya definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh forum negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat beberapa karakteristik dan ciri khusus dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia beserta ciri-cirinya. Berikut ini merupakan beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum.

1. Keputusan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang sesuai langkah-langkah dan mekanisme yang ada.


2. Isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum pada semua warga negara Indonesia. Artinya peraturan tidak hanya teruju dan mengikat orang atau golongan tertentu.


3. Peraturan perundang-undangan nasional bersifat aneh dan pencegahan. Artinya isinya mengatur hal-hal yang belum terjadi.

Sifat Peraturan Perundang-Undangan

Selain itu terdapat beberapa sifat peraturan perundang-undangan yang harus terpenuhi dalam pengajuan suatu peraturan undang-undang di negara Republik Indonesia. Berikut merupakan 4 sifat peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan tertulis.


2. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh forum negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat sentra ataupun di tingkat daerah.


3. Peraturan perundang-undangan harus berisi aturan contoh tingkah laris atau norma hukum.


4. Peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh.

Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan juga mempunyai prinsip tertentu yang menjadi prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada


2. Hanya peraturan tertentu yang mejadi dasar yuridis


3. Peraturan yang masih berlaku hanya boleh dicabut atau diubah dengan peraturan yang sederajat atau peraturan yang lebih tinggi


4. Peraturan yang gres mengesampingkan peraturan yang lama


5. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah


6. Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum


7. Setiap peraturan materinya berbeda-beda

Nah itulah gosip hukum, pemerintahan dan kewarganegaraan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, ciri-ciri peraturan perundang-undangan, sifat peraturan perundang-undangan dan prinsip peraturan perundang-undangan. Sebagai warga Indonesia tentunya kita harus menjalankan aturan sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat. Sekian gosip kali ini biar sanggup menjadi referensi.

Bagikan :


Facebook
Tweet
Whatsapp

Sumber https://www.zonareferensi.com

√ Landasan Aturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai negara hukum, terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Tentu dalam menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan dihentikan asal. Terdapat landasan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh pihak yang berwenang. Lalu apa saja landasan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Peraturan perundang-undangan harus dikeluarkan oleh forum dan pihak yang berwenang atau forum legislatif. Terdapat struktur hierarki atau tata perundang-undangan yang sudah diatur dalam suatu negara dan harus ditaati oleh semua instansi masyarakat. Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh forum yang lebih rendah mesti mengacu atau dihentikan bertentangan dengan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh forum yang lebih tinggi hierarkinya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya juga terdapat asas dan landasan aturan tertentu. Nantinya landasan aturan inilah yang menjadi pola dalam membentuk atau menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan gres di Indonesia.

Landasan Peraturan Perundang-Undangan

Landasan utama dari peraturan perundang-undangan tentu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) selaku konstitusi utama negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Kemudian peraturan undang-undang kembali dijabarkan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum terdapat 3 landasan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang utama. Adapun 3 landasan tersebut yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Berikut akan kami jelaskan landasan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan selengkapnya.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan sanggup dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapat pembenaran sehabis dikaji secara filosofis. Definisi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berupa pertimbangan pandangan hidup ini sesuai dengan cita-cita pandangan hidup insan dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan impian kebenaran, keadilan, jalan kehidupan, filsafat hidup bangsa serta kesusilaan.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan sanggup dikatakan mempunyai landasan sosiologis kalau sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran aturan masyarakat, tata nilai dan aturan yang hidup di masyarakat. Secara umum, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang ada supaya peraturan yang dibentuk sanggup dijalankan.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan sanggup dikatakan mempunyai landasan yudiris kalau terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan aturan yang lebih tinggi derajatnya. Dalam landasan yuridis menekankan bahwa landasan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi aturan di Indonesia.

Nah itulah gosip pemerintahan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan dan landasan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Sekian artikel pemerintahan kali ini biar sanggup menjadi referensi.

Bagikan :


Facebook
Tweet
Whatsapp

Sumber https://www.zonareferensi.com

√ Ciri-Ciri Ham Lengkap Beserta Hakikat Sifat Ham (Hak Asasi Manusia)

Ciri-ciri HAM – HAM atau hak asasi insan yakni hak asasi yang dimiliki oleh tiap insan semenjak lahir. HAM merupakan karunia dari Tuhan pada semua manusia. Indonesia sangat memperhatikan upaya penegakan HAM. Adapun hak asasi juga mempunyai hakikat, ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Kali ini akan dibahas mengenai apa saja ciri-ciri HAM dan sifat sifat HAM beserta pengertian HAM penjelasannya.

Pengertian HAM

HAM atau hak asasi insan yakni hak yang dimiliki oleh tiap insan semenjak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Definisi hak asasi insan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak yang dilindungi secara internasional lewat deklarasi PBB, menyerupai hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk mempunyai dan hak untuk mengeluarkan pendapat.

Munculnya HAM berasal dari akidah insan bahwa semua insan yakni sama dan sederajat. Hakikat HAM yakni hakiki dan universal. Manusia mempunyai hak-hak dan martabat yang sama. Hal ini yang menjadi dasar adanya hak asasi insan yang ada di tiap negara. Hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah, hukum, negara dan tiap insan insan yang ada di muka bumi.

Hak asasi insan pun harus ditegakkan. Memang ada beberapa pola kasus pelanggaran HAM di Indonesia atau pun di tingkat internasional. Untuk itu dibutuhkan upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Dibutuhkan integrasi antara pihak-pihak terkait untuk menegakkan dan menghormati hak asasi insan bagi tiap warga negara yang ada dalam lingkup pemerintahan.

Selengkapnya, Baca : Pengertian HAM Menurut Para Ahli dan Secara Umum

Ciri-Ciri HAM

Apa saja ciri-ciri HAM yang ada? Hak asasi insan mempunyai beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri pokok HAM yang mendefinisikan pengertian HAM itu sendiri. Berikut ini akan kami jelaskan ciri-ciri HAM dan sifat sifat HAM yang terdiri dari hakiki, universal, tetap dan utuh beserta klarifikasi lengkapnya.

1. HAM bersifat hakiki

Hak asasi insan bersifat hakiki. Hal ini menjadi salah satu ciri-ciri pokok HAM yang paling utama. Artinya hak asasi dimiliki oleh semua insan dan sudah dimiliki secara otomatis semenjak lahir.

2. HAM bersifat universal

Ciri-ciri hak asasi insan berikutnya yakni universal. HAM bersifat universal dan menjangkau semua orang. Artinya hak asasi insan berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia dan golongan.

3. Tetap (tidak sanggup dicabut)

Ciri pokok hakikat HAM selanjutnya yakni tetap. Hak asasi insan dari seseorang sifatnya yakni tetap atau tidak sanggup dicabut. Artinya hak asasi insan tidak sanggup dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi insan akan selalu ada semenjak lahir hingga ia meninggal.

4. Utuh (tidak sanggup dibagi)

Selain tetap atau tidak sanggup dicabut, hak asasi insan juga bersifat utuh atau tidak sanggup dibagi. Artinya semua orang berhak mendapat semua hak yang ada secara utuh menyerupai hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik dan hak-hak lainnya.

Nah itulah referesi pengetahuan mengenai 4 ciri-ciri khusus HAM, hakikat HAM dan sifat sifat HAM beserta klarifikasi pengertian dan definisi HAM selengkapnya. Sebagai insan kita harus mematuhi dan menegakkan HAM dan tidak melaksanakan pelanggaran terkait dengan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat. Sekian artikel kali ini biar sanggup menjadi tumpuan mengenai ciri-ciri HAM.

Bagikan :


Facebook
Tweet
Whatsapp

Sumber https://www.zonareferensi.com

√ Dasar Aturan Dpd (Dewan Perwakilan Daerah) Dalam Uud 1945

Dasar Hukum DPD – DPD yaitu abreviasi dari Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan forum nasional yang para anggotanya pribadi dipilih dalam pemilu tiap provinsi. Terdapat sejumlah kiprah dan wewenang DPD. Tugas DPD dan hak-hak DPD lainnya diatur dalam aturan yang ada yang menjadi dasar aturan DPD. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai dasar aturan DPD dalam Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi DPD pun menjadi dewan perwakilan di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Tentunya DPD mempunyai tugas, wewenang dan hak-hak khusus.

Beberapa kiprah DPD contohnya untuk merancang RUU terkait otonomi daerah, memberi usulan kepada anggota BPK, melaksanakan pengawasan terhadap jalannya undang-undang ihwal otonomi tempat serta mengajukan RUU terkait APBN. DPD pun mempunyai wewenang dan kiprah penting yang harus dijalankan tiap anggotanya demi kemajuan dan kesuksesan suatu tempat atau provinsi.

(baca juga landasan aturan pembentukan perundang-undangan)

Dasar Hukum DPD RI

Semua yang berkaitan dengan definisi DPD, kiprah dan wewenang DPD, fungsi DPD serta hak dan keanggotaan DPD mempunyai landasan dan dasar hukumnya. Dasar aturan DPD terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta melalui surat keputusan (SK) dn peraturan pimpinan DPD RI sebagai berikut.

Dasar Hukum DPD dalam Undang-Undang Dasar 1945

1. Pasal 22 C ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Dasar 1945

• (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.


• (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.


• (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.


• (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

2. Pasal 22 D ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Dasar 1945

• (1) Dewan Perwakilan Daerah sanggup mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan sentra dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber Daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.


• (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; kekerabatan sentra dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan sentra dan daerah; serta memperlihatkan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.


• (3) Dewan Perwakilan Daerah sanggup melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, kekerabatan sentra dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai materi pertimbangan untuk ditindaklanjuti.


• (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah sanggup diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dasar Hukum DPD Menurut SK dan Peraturan DPD RI

• Peraturan Pimpinan DPD RI Mengenai Keterbukaan Informasi Publik pada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia


• SK Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi PPID (Pejabat dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia


• SK Sekretarias Jenderal DPD RI No. 22B Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Demikianlah rujukan pengetahuan mengenai dasar aturan DPD RI yang juga memuat kiprah DPD, wewenang DPD, hak-hak DPD dan keanggotaan DPD yang dipilih lewat pemilu oleh rakyat. Tentunya kalau kiprah dan wewenang DPD dilakukan dengan benar dan sempurna sesuai dengan landasan aturan DPD, maka kinerja pemerintahan tempat tentu akan jadi lebih baik pula.

Bagikan :


Facebook
Tweet
Whatsapp

Sumber https://www.zonareferensi.com