Prinsip-prinsip demokrasi – Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Beberapa negara menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia. Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi secara universal dan umum yang diterapkan pada negara demokrasi menyerupai Indonesia.
Adapun pengertian demokrasi secara umum yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan yang sanggup mengubah hidup mereka. Singkatnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Demokrasi memang mengutamakan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Selain itu asas toleransi dan bahu-membahu juga penting untuk dijunjung tinggi, terutama pada masyarakat yang bermacam-macam latar belakangnya.
Negara demokrasi juga memperhatikan jaminan aturan dan HAM. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata aturan dan peradilan. Selain itu hak asasi dari warga negara juga harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.
(baca juga macam-macam demokrasi)
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Berikut ini akan dijelaskan apa saja 11 prinsip demokrasi secara universal dan umum, serta bagaimanakah penerapan prinsip demokrasi di Indonesia dari segi pemerintahan dan rakyatnya.
1. Kedaulatan Rakyat
Salah satu prinsip demokrasi secara universal yang utama yaitu adanya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam penerapannya, rakyat berhak maju ke DPR sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara umum. Rakyat juga menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.
2. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah
Prinsip demokrasi berikutnya yaitu pemerintahan menurut persetujuan dari yang diperintah. Artinya pemerintahan harus berjalan sesuai kehendak dan aspirasi dari rakyat itu sendiri.
Rakyat harus terus mengontrol kinerja pemerintahan, baik lewat forum resmi DPR menyerupai DPR atau DPD, atau lewat penyampaian pendapat secara tidak resmi, guna memenuhi asas demokrasi itu sendiri.
3. Kekuasaan Mayoritas
Dalam suatu negara demokrasi, pihak lebih banyak didominasi mempunyai kekuasaan lebih, apalagi pada negara yang beragam, baik dari suku, agama, atau ras. Hal ini juga berlaku pada pengambilan keputusan dan kebijakan.
Jika cara mufakat tidak sanggup diraih, maka pengambilan keputusan lewat bunyi terbanyak atau lebih banyak didominasi akan digunakan. Cara pemungutan bunyi juga dipakai untuk pemilihan kepala negara dan kepala daerah.
4. Hak-Hak Minoritas
Meski lebih banyak didominasi mempunyai kuasa lebih, namun pada prinsipnya hak-hak minoritas juga harus tetap dijaga, dihormati, dan juga dilindungi. Kelompok minoritas sanggup diidentifikasikan dari suku, ras, agama, golongan, atau bahkan pilihan politiknya.
Walau menjadi minoritas dalam suatu negara, bukan berarti mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dibandingkan dengan pihak mayoritasnya.
5. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi insan atau HAM merupakan hak-hak dasar bagi seluruh insan yang ada semenjak lahir sebagai karunia Tuhan. Hak asasi insan tiap warga negara harus dijamin oleh pemerintah.
Apalagi dalam negara demokrasi, tentu jaminan HAM wajib dilakukan oleh pemerintah. Hak-hak dasar tiap warga negara harus dijaga dan dilindungi, misalnya yaitu hak hidup, hak berpendapat, hak menerima pendidikan, hak berkeyakinan dan sebagainya.
6. Pemilihan yang Bebas, Adil, dan Jujur
Prinsip demokrasi di Indonesia berikutnya yaitu adanya pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Dalam menjalankan pemilu baik pilpres (pemilu presiden), pilkada (pemilu kepala daerah), atau pileg (pemilu legislatif), dilaksanakan asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil).
Asas luber jurdil ini harus ditegakkan dan diterapkan oleh tiap warga negara. Pemilihan harus bersifat bebas tanpa adanya paksaan, jujur tanpa adanya kecurangan, serta adil tanpa adanya tekanan.
7. Persamaan di Depan Hukum
Dalam negara demokrasi, penting untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Hukum harus sanggup ditegakkan setegak-tegaknya, tanpa pandang bulu siapa orang yang diadili dalam sistem peradilan.
Artinya semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status, kasta, jabatan, atau kekayaan. Pejabat, pengusaha, atau rakyat kecil mempunyai kedudukan yang sama pada proses pengadilan.
8. Proses Hukum yang Wajar
Prinsip demokrasi berikutnya yaitu proses aturan yang wajar. Yang dimaksud prinsip ini yaitu aturan harus ditegakkan dengan semestinya, dengan membela kebenaran dan menghukum yang salah.
Pada prakteknya, pegawanegeri dan penegak aturan belum sanggup menerapkan proses ini, sebab masih banyak praktek suap dan korupsi. Ada masalah aturan yang tidak diproses, sebaliknya ada juga kasus-kasus kriminalisasi tokoh tertentu. Hal ini tentu dilarang terjadi jikalau ingin menerapkan prinsip demokrasi secara umum.
9. Pembatasan Pemerintah Secara Konstitusional
Prinsip demokrasi berikutnya yaitu pembatasan pemerintah secara konstitusional. Adanya konstitusi penting sebagai dasar aturan negara yang harus dipatuhi segenap elemen bangsa.
Konstitusi memuat aturan-aturan yang harus dijalankan, sekaligus menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak sanggup diktatorial menjalankan kuasanya sebab dibatasi oleh aturan konstitusi.
10. Pluralisme Sosial, Ekonomi, dan Politik
Dalam negara demokrasi, prinsip pluralisme harus dijalankan dan ditegakkan. Apalagi pada negara yang beragam, pluralisme penting untuk diterapkan, baik pada bidang sosial, ekonomi, dan politik.
Untuk itu alangkah baiknya jikalau sebuah perbedaan justru dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua.
11. Nilai-Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerjasama, dan Mufakat
Prinsip demokrasi secara umum yang terakhir yaitu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Poin-poin tersebut menjadi ciri khas negara demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Toleransi merupakan sifat menghargai perbedaan. Pragmatisme berarti mengutamakan kemanfaatan secara umum. Kerjasama berarti saling pundak membahu untuk mencapai kepentingan bersama. Sementara mufakat berarti hasil yang ditimbulkan dari proses musyawarah bersama.
Nah itulah tumpuan 11 prinsip demokrasi secara universal dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk dijalankan dan ditegakkan guna menuju sistem demokrasi yang baik dan benar bagi seluruh rakyatnya.
Sumber https://www.zonareferensi.com
Bagikan :
Facebook
Tweet
Whatsapp