Monday, December 4, 2017

√ Perkembangan Kehidupan Bangsa Dan Negara Pada Era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) Part 1

Gambar Ilustrasi, diambil dari Google
A. Tindak Lanjut Pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, ada beberapa tindakan penting yang dilakukan Presiden Soekarno sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dekrit 5 Juli 1959.
  1. Pembentukan MPRS
  2. Melalui Penpre No. 2 Tahun 1959 presiden membentuk forum gres MPRS yang diketuai Chaerussaleh. 
    Anggota MPRS tersebut diangkat dari:
    1. anggota dewan perwakilan rakyat (61 orang)
    2. utusan kawasan (94 orang)
    3. utusan golongan (200 orang)
    Mereka yang diangkat menjadi anggota MPRS tentu harus sejalan dan mendukung kebijakan presiden, misalnya:
    1. mendukung Dekrit 5 Juli 1959
    2. mendukung manifesto politik
    3. setia kepada usaha RI
  3. Pembentukan DPAS
  4. Melalui Penpres No. 3 Tahun 1959 pemerintah membentuk DPAS yang diketuai Roeslan Abdul Gani. Susunan anggota DPAS terdiri atas: 1 orang ketua dan wakil, 12 orang wakil parpol, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. DPAS bertugas untuk menjawab pertanyaan presiden dan mengajukan permintaan kepada pemerintah.
    Karena pengangkatan DPAS menurut Penpres maka banyak anggota DPAS yang hanya menyepakati cita-cita presiden, misalnya: Pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita diusulkan kepada DPAS biar dijadikan GBHN
  5. Pembentukan DPRGR
    Setelah dewan perwakilan rakyat hasil pemilu dibubarkan oleh presiden, tindakan presiden selanjutnya ialah membentuk DPRGR melalui Penpres No. 4 Tahun 1960 tanggal 24 Agustus 1960. Pengangkatan anggota DPRGR tidak menurut komposisi kekuatan parpol yang ada, tetapi menurut penetapan presiden yang dimungkinkan sanggup diajak kerjasama dan gotong-royong.
    Yang diuntungkan dengan adanya kebijakan ini ialah PKI alasannya ialah wakil PKI menjadi besar. Sementara golongan Islam menjadi berkurang wakilnya.
    DPRGR dilantik tanggal 25 Juli 1960 oleh Presiden Soekarno. Adapun tugasnya ialah sebagai berikut.
    1. Melaksanakan demokrasi terpimpin
    2. Melaksanakan amanat penderitaan rakyat
    3. Melaksanakan manifesto politik
  6. Pembentukan Front Nasional
  7. Melalui Penpres No. 13 Tahun 1959 pemerintah membentuk Front Nasional yang tugasnya:
    1. menyelesaikan revolusi nasional
    2. melaksanakan pembangunan
    3. mengembalikan Irian barat
    Keanggotaan Front Nasional diangkat menurut Ketetapan Presiden. Oleh alasannya ialah itu, PKI sanggup mendominasi Front Nasional. Pembentukan Front Nasional tersebut merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945
  8. Pembentukan Depernas
  9. Maksud dibentuknya Depernas ialah untuk merancang pembangunan nasional. Depernas beranggotakan 50 orang dan diketuai M. Yamin. Tugas Depernas ialah sebagai berikut
    1. Menyusun rencana pembangunan
    2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan
    3. Menilai hasil kerja mandataris MPRS
    Pada tahun 1963 Depernas diubah namanya menjadi Bappenas.
B. Gerakan Non-Blok
  1. Pengertian
  2. Gerakan Non-Blok adalah gerakan negara-negara berkembang yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai atau kepada salah satu blok baik Barat maupun Timur
  3. Latar Belakang dan Pelopor Pendiri GNB
  4. Sebab yang mendorong berdirinya GNB ialah konflik Blok Barat dan Blok Timur yang memungcak dikala terjadi Krisis Cuba.
    Pada waktu itu Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali besar-besaran di Cuba yang sanggup mengancam keamanan Amerika Serikat.
    Negara-negara berkembang tersebut dipelopori oleh:
    a.Indonesia:Presiden Soekarno
    b.Yugoslavia:Yoseph Bros Tito
    c.India:Jawaharlal Nehru
    d.Mesir:Gamal Abdul Nasser
    e.Ghana:N. Krumah
    Mengadakan KTT di Beograd tanggal 1-6 September 1961. Hasilnya ialah berupa Piagam Beograd  yang isinya sebagai berikut:
    1. Menyerukan Amerika Serikat dan uni Soviet biar damai
    2. menyerukan Blok Barat dan Blok Timur biar menghentikan perang dingin
  5. Tujuan
  6. Tujuan GNB ialah sebagai berikut
    1. ke luar : membuat perdamaian dunia
    2. ke dalam : menggalang kolaborasi ekonomi sosial budaya para anggota yang dirasa masih ketinggian
    3. Prinsip GNB
      1. GNB tidak memihak kepada salah satu blok
      2. GNB bukanlah blok tersendiri dan tidak tergabung dalam blok yang bertikai
      3. GNB merupakan wadah usaha negara-negara yang sedang berkembang yang tidak pasif
      4. GNB menyokong perjuangan:
        1. dekolonisasi
        2. melawan imperialisme
        3. melawan kolonialisme
        4. melawan neo kolonialisme
        5. melawan rasialisme
        6. melawan apartheid dan zionisme
    4. KTT GNB
    5. KTT GNB diselenggarakan tiap 3 tahun sekali. KTT merupakan pertemuan puncak kepala-kepala negara anggota GNB
      No.Ke-TanggalTempathasil
      1.I1-6 SeptemberBeograd, Yugoslavia-Piagam Beograd
      2.II5-10 Oktober 1964Kairo, Mesir- Demokratisasi dalam kekerabatan internasional
      - Meningkatkan kolaborasi ekonomi antaranggota
      3.III8-10 September 1970Lusaka, Zambia- Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran para anggota
      - Menghapus segala bentuk penjajahan diatas dunia
      4.IV5-9 September 1973Algier, Aljazair- Kerjasama ekonomi dunia ketiga
      - Masalah krisis Timur Tengah
      - Apartheid di Afrika Selatan
      5.V16-19 September 1976Colombo, Srilanka- Masalah ancaman nuklir
      - Memperkokoh persatuan
      - Memajukan negara berkembang
      6.VI3-9 September 1979Havana, Cuba- Masalah derma ekonomi bagi anggota GNB
      - Peran PBB dalam tata ekonomi dunia baru
      7.VII7-12 Maret 1983New Delhi, India- Menghentikan penggunaan senjata Nuklir
      - Zone bebas nuklir diperluas
      8.VIII1-6 September 1986Harare, Zimbabwe- Menyerukan penghentian perlombaan senjata nuklir (AS-US)
      - Mendukung hukuman politik apartheid di Afrika Selatan
      - Mengutuk infasi AS ke Libya
      9.IX1-6 September 1989Beograd, Yugoslavia- Masalah perang Teluk
      - Dialog Selatan-Selatan
      10.X1-6 September 1992Jakarta, Indonesia- Dialog Utara-Selatan
      - Kerja sama ekonomi Utara-Selatan
      11.XI16-22 Oktober 1995Kartagena, Colombia- Restruktur PBB
      - Keanggotaan PBB
      - Masalah gosip global
      - Relevansi GNB pasca perang dingin
      12.XII1-6 September 1998Durban, Afrika Selatan- Demokrastisasi dalam kekerabatan internasional
      13.XIIIFebruari 2003Kuala Lumpur, Malaysia
    6. Relevansi GNB Pascaperang Dingin
    7. Walaupun perang masbodoh sudah berakhir, peranan GNB tetap diharapkan bagi negara-negara berkembang, misalnya:
      1. sebgai alat usaha menghadapi gosip global ibarat gosip HAM dan lingkungan hidup
      2. sebagai alat penekan bagi negara berkembang terhadap nagara maju
      3. sebagai alat menggalang kolaborasi ekonomi, sosial dan budaya negara-negara anggota
    B. Penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
    Masa demokrasi terpimpin disebut juga Orde Lama (5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966). Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, antara lain sebagai berikut:
    1. Anggota MPRS diangkat menurut ketetapan presiden, mestinya lewat pemilu
    2. Ketua MPRS merangkap Waperdam III
    3. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden alasannya ialah menolak RAPBN yang diajukan presiden
    4. Pidato presiden 17 Agustus 1959 dijadikan GBHN
    5. Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup dalam sidang umum II MPRS/1963
    6. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti:
      1. MPRS
      2. Front Nasional, dan
      3. DPRGR
    7. Membelokkan politik luar negeri bebas aktif condong ke blok komunis


    Capek ngetiknya. :(

    Bersambung...
    Sumber http://campusnancy.blogspot.com